YOGYAKARTA – Dekan Fakultas Pertanian UGM Dr.
Jamhari mengatakan sebanyak 26 juta petani di Indonesia yang mengikuti sensus
pertanian pada tahun 2013 diketahui hanya 30 persen saja petani yang menjadi
anggota kelompok tani. Sementara banyak bantuan dan program yang dijalankan
pemerintah lewat Gapoktan. Dengan demikian banyak program yang dicanangkan
pemerintah tidak dirasakan sebagian besar petani. “Selama ini bantuan lewat
kelompok tani, padahal hanya 30 persen saja yang jadi anggota kelompok tani,”
kata Jamhari dalam Diskusi yang bertajuk ‘Mewujudkan Keswadyaan Petani Melalui
Penguatan Usaha dan Kelembagaan’ yang berlangsung di Jogja Plaza Hotel
Yogyakarta, Kamis (10/12).
Jamhari mengatakan dari sensus tersebut, diketahui
hanya 4 persen dari petani yang memanfaatkan jasa koperasi untuk melaksanakan
kegiatan usaha tani. “Padahal dulu ada kelembagaan petani lewat KUD, tapi
kini tidak banyak yang membicarakan KUD lagi,” katanya.
Jamhari mendesak pemerintah untuk segera membentuk
kelembagaan ekonomi baru bagi petani yang melibatkan seluruh unsur petani.
Desain kelembagaan itu dengan skala besar dengan jejaring korporasi.
Menurutnya, masalah petani bukan hanya soal sempitnya lahan yang digarap, tapi
dari sisi pendapatan, mereka yang dirasa tidak cukup. “Dari sensus itu
diketahui bahwa 47 persen petani mengaku pendapatan mereka tidak cukup,”
katanya.
Sementara
itu Dr. Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber
Daya Hayati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan rilis yang
dikirim pada wartawan mengatakan penguatan posisi tawar petani melalui
kelembagaan ekonomi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak agar petani dapat
bersaing dan mandiri. “Desain kelembagaan petani harus dibangun dengan
melakukan reorganisasi kelembagaan,” ujarnya.
Penguatan kelembagaan petani menurutnya dilakukan dengan pengembangan
industrialisasi perdesaan berbasis pertanian dan pengembangan fasilitas permodalan
perdesaan dan pasar. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
